"Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2021/2022 yang diusulkan telah memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR," kata Anggota KY selalu Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah dalam press conference daring Pengumuman Kelulusan Seleksi Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA Tahun 2021/ Istilah hakim karier dan nonkarier dapat Anda temukan dalam konteks calon hakim agung. Sedangkan hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 11 orang calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2021/2022 yang lolos seleksi tahap akhir wawancara terbuka. Selanjutnya, 11 calon hakim yang dimaksud diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. b. c. d. e. h. k. m. o. p. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan ditandatangani oleh pelamar; Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang; Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah; Surat keterangan bebas nar Majelis Kehormatan Hakim: Tugas, Wewenang, Susunan dan Pembentukannya. Kompas.com - 29/09/2022, 03:13 WIB. Issha Harruma. Penulis. Lihat Foto. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Fadhillah A Daulay, menjalani sidang Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Selasa (19/5/2015). Pengumuman Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2023. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun Anggaran 2023. PENGUMUMAN Nomor: 1/PENG/SET/KP.02/09/2023 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK Jumlah hakim Ad Hoc yang dimiliki Mahkamah Agung sebanyak 9 orang terdiri dari Hakim Ad Hoc Tipikor sebanyak 4 orang dan Hakim Ad Hoc PHI sebanyak 5 orang. Berikut daftar Hakim Ad Hoc PHI dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung per 11 Agustus 2022: HAKIM AD HOC TIPIKOR. Ansori, S.H., M.H; Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H R6aATEi.